PPN Dukung Program Pemerintah Daerah

2010-12-03  08:25:44

REFORMA Agraria yang dilaksanakan Kanwil BPN melalui Program Pembaruan Agraria Nasional dengan lokasi kegiatan di kabupaten dan kota sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah, tek terkecuali di Pemkab Kukar.
Pasalnya, program penerbitan ribuan sertifikat tanah tersebut selain pemberian aset kepada masyarakat, program tersebut juga memberikan fasilitas, dimana sertifikat yang diberikan kepada masyarakat yang difokuskan kepada masyarakat petani tersebut bisa dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman modal usaha ke bank. Bagi Pemkab Kukar, hal tersebut tentunya sangat membantu program kesejahteraan rakyat yang merupakan program prioritas di Kukar. Selain itu, hal lain yang juga sangat menguntungkan adalah terpetakannya wilayah yang bisa menjadi data pemkab untuk melaksanakan program pembangunan daerah.
Program ini juga membantu meminimalisir pemilikan lahan berlebihan oleh seseorang, karena pihak BPN membatasi luasan lahan yang disertifikasi oleh seseorang serta memudahkan pemda dalam hal pembebasan lahan, baik terkait keperluan pemerintah maupun pelepasan lahan untuk perusahaan.
Mengenai banyaknya keuntungan yang didapat pemda terkait program PPN yang dilaksanakan BPN yang merupakan lembaga partikal, Kepala Bagian Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P3) BPN Tenggarong, Sutiman membenarkan, tapi sebagai aparat pemerintah yang merasa bagian dari pemerintah daerah, pihaknya tidak melihat sebesar apa dukungan atau kontribusi dari kagiatan yang dilakukan terhadap pemda setempat.
"Sebagai aparat pemerintah, kami hanya melaksanakan tugas yang diembankan dan mengenai kontribusinya terhadap program pembangunan daerah, itu juga bagian dari program kita dan alhamdulillah kalau itu bisa membantu," ujar Sutiman.
Sutiman memastikan, program PPN yang dilaksanakan dijamin clear and clean sehingga tidak akan terjadi masalah di kemudian hari terhadap bidang tanah yang disertifikasi. Pasalnya, lanjut Sutiman, sebelum menerbitkan sertifikat, pihaknya melakukan proses pendataan yang telah melalui tahap evaluasi, tentunya dengan melibatkan massa dan bukan individu atau perorangan, sehingga semua sertifikat sudah mendapat persetujuan pihak-pihak terkait.
"Kami juga bersyukur program ini mendapat respon positif dari pemkab dan masyarakat dan tentu itu sangat membantu pencapaian target program yang kami laksanakan," kata Sutiman. yd