KNPI Kukar Bentuk Tim Independen

Audit Masalah  Lingkungan

2010-12-03  08:27:52

TENGGARONG-DPD KNPI Kutai Kartanegara membentuk tim independen guna melakukan audit terhadap berbagai kerusakan lingkungan yang diakibatkan dampak perusahan pertambangan, perkebunan, maupun migas (minyak dan gas). Tak hanya sebatas audit lingkungan, program CSR perusahaan tambang di Kukar yang selama ini tak jelas juga bisa target tim independen untuk melakukan pengusutan.
“Kami dari pemuda membentuk tim independen dengan melibatkan dari unsur LSM maupun dari pemerintah. Tim itu nantinya yang akan bekerja melakukan audit terhadap persoalan lingkungan di Kukar baik yang ditimbulkan operasinya perusahaan tambang, perkebunan maupun minyak dan gas,” kata Sekretaris KNPI Junaidi saat jumpa pers di Sekrtariat KNPI yang juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup BLHD Yasmde dan Staf Khusus Bupati Abrianto Amin, Selasa (2/11) sore kemarin.
Junaidi menyatakan, Kabupaten Kukar dicap sebagai wilayah yang kondisi lingkungannya rusak cukup parah. Upaya dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan dengan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“Keinginan pemuda ini juga selaras dengan program pemerintah yakni Gerbang Raja yang didalamnya adalam pembangunan berwawasan lingkungan,” terang Junaidi.
Selain melakukan audit lingkungan, tim itu nantinya juga akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses realisasi program CRS ataupun Comdev perusahaan yang selama ini dijalankan atau belum dijalankan.
“Banyak perusahan mengklaim sudah menrealisasikan CSR ataupun Comdev, tetapi secara riil dilapangan juga tidak kejelasan, Maka perlu ada evaluasi dan pengawasan agar memberikan sumbangsih ekonomi ke masyarakat. Memberikan kontribusi yag kongrit,” kata Junaidi.
Sementara itu  Yasmed Kepala Bidang pengendalian Hidup BLHD, mengaku sangat mendukung langkah KNPI untuk membentuk tim independen yang muaranya nanti untuk melakukan perbaikan kualitas dalam kondisi lingkungan yang ada.”Program ini juga ada distakholder yang ada, dengan adanya tim itu nantinya maka akan lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan” ujar Yasmed.
Evaluasi audit atau pengawasan lanjut Yasmed sangat perlu dilakukan baik yang sudah jalan maupun yang baru jalan. kontek memonitor transparansi pengelolaan lingkungan dengan dilakukan audit, bahkan sesuai dengan undang-undang 32/2010 sudah tegaskan Legalitas formal berawal dari hasil penilaian lingkungan hidup, kalau bermasalah maka akan berpengaruh terhadap status perusahaan tersebut. Dipasal dalam Undang-Undang tersebut diterangkan apabila dalam kontek ijin bermasalah atau dibatalkan, maka ijin lain dibatalkan tanpa melalui perundingan.
Untuk menyangkut masalah bentuk berpartispasi perusahaan dalam program Comdevnya, diakui sejauh ini belum berjalan secara transparan, bahkan terkadang bantuan terhadap kerusakan lingkungan sekitar yang berdampak terhadap persoalan sosial dianggap s ebagai comdev.”Adanya bencana atau tidak, Comdev harus tetap ada dan direalisaskan oleh perusahaan,” tandas Yasmed.
Sementara itu Abrianto Amin Staf Khusus Bupati Kukar,  menyatakan bahwa pada prinsip pembangunan yang dijalankan oleh Pemkab Kukar melalui program Gerbang Raja diantaranya adalah menyangkut masalah pembangunan berwawasan lingkungan.”Kita menyambut positif pemuda Kukar dalam membentuk tim independen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap lingkungan di Kukar, yang dianggap banyak orang sudah terlalu rusak parah. Pembangunan yang tertuang dalam program pemerintah 3 sampai 5 tahun itu nantinya akan menjadikan parameter atau indikator keberhasilan.” ungkap Abrianto Amin.
Menurut Abrianto, rusaknya lingkungan di Kukar disebabkan beberapa faktor, dianyatanya menyangkut tata kelola SDA yang tak sesuai dengan wawasan lingkungan, tidak tegaknya hukum atauy aturan dalam pengelolaan lingkungan, tidak adanya pengetahuan secara baik dalam pengelolaan lingkungan.”Oleh karena itu perlu ada perbaikan secara sistematis, terukur dan terencana,” tandas Abrianto Amin.awi