HUKUM DAN KRIMINAL

2009-04-27 10:14:44

BPK Minta Perda Penetapan RSUD Jadi Unit Swadana

Samarinda Poskota Kaltim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim belum lama ini mengirim surat ke gubernur Kaltim. Isi surat itu salah satunya meminta Perda nomor 11 tahun 1999 tentang penetapan RSUD Kaltim menjadi Unit Swadana daerah bertentangan, dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga perlu dicabut.
Selanjutnya surat BPK bernomor 187/S/XIX.SMD/10/2008 Kktober tahun lalu itu sebagai tindaklanjut atas temuan BPK terhadap ke 3 RSUD milik Pemda. Dimana BPK dalam hasil audit, ada  belanja daerah melalui penggunaan langsung pendapatan retribusi pelayanan kesehatan  RSUD A Wahab Sjahranie, RSUD Dr Kanudjoso, serta RSUD Tarakan sebesar Rp106,8 miliar tidak sesuai  ketentuan. 
"Harus jelas dulu perdanya. Saya juga belum tahu persoalanya. Saya belum berani mengomentari nanti salah omong . Jadi mohon maaf kalau saya no coment dulu sementara," ujar anggota fraksi Golkar Encik Widyani  pada Poskota Kaltim di ruang komisi baru-baru ini.
Secara terpisah ketua Komisi IV  Asdiani  mengakui belum mengetahui persoalan itu. Namun demikian bisa saja dewan meminta keterangan pihak terkait untuk meminta penjelasan soal itu.
"Saya baru dengar masalah itu. Saya anggap ini masalah baru. Kalau memang ada aturan yang dilanggar dengan perda itu perlu dikaji lebih dalam. Sekarang apakah memang betul ada indikasi negara dirugikan dengan adanya perda itu. Kalau indikasi itu kuat maka perlu diselesaikan dan dikoreksi lagi ," ujar Asdiani.
Asdiani yang juga anggota panggar menjelaskan bahwa dewan masih  menunggu sikap yang dilakukan pemerintah provinsi terkait Perda nomor 11 terkait tentang penetapan RSUD menjadi unit Swadana.
"Kita tunggu sikap Gubernur dengan adanya surat BPK itu, bila memang gubernur meminta Dewan terlibat maka akan dibahas lebih jauh soal itu. Sepengetahuan saya ketika kita mau membuat perda  harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Mendagri. Karena perda yang dibuat tidak
boleh bertentangan atau menyalahi aturan di atasnya. Kalau memang ada pelanggaran dengan perda rumah sakit itu,maka harus ada pembicaraan lebih jauh.  Tapi sampai saat ini kita masih menunggu apa sikap gubernur dengan surat BPK itu," lanjutnya.az

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2456 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...