Masyarakat Perbatasan Berharap Perhatian Pemerintah

2010-12-03  15:53:14

BALIKPAPAN, Wilayah perbatasan antar Kalimantan Timur (Kaltim) Indonesia dengan Serawak, Malaysia Timur belum tersentuh pembangunan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia termasuk pemerintah provinsi Kaltim padahal sudah puluhan tahun isu pembangunan wilayah perbatasan dimunculkan.
Kalau selama ini warga Indonesia diperbatasan Kaltim-Serawak harus mencari kehidupan di Malaysia, berbelanja serta menjual hasil bumi ke negara tetangga itu adalah wajar karena mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia terutama dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur, salah satu bukti DPRD Kaltim dalam pembahasan anggaran dalam APBD Kaltim 2011 yang mencapai Rp. 7 Triliun itu mengabaikan usulan pembangunan jalan diperbatasan sebesar Rp. 56 miliar dan hanya menyetujui Rp. 10 miliar.
‘’Wilayah perbatasan yang banyak dihuni masyarakat Indonesia belum menikmati pembangunan yang mendorong kehidupan masyarakat lebih maju, banyak masyarakat yang mengeluhkan perhatian pemerintah terhadap mereka sangat minim, padahal masyarakat diperbatasan mengakui kalau mereka adalah bagian dari bangsa Indoensia yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),’’ kata Andi Agoes.max
, tokoh masyarakat yang juga ketua umum Gabuangan Wartawan Kalimantan (Gawak) sesaat setelah tiba di Balikpapan ketika berkunjung ke Nunukan baru-baru ini.
Pemerintah provinsi Kaltim kini hanya sibuk membangun berbagai pembangunan dikota besar Samarinda dan Balikpapan seperti pembangunan bandara Samarinda, jalan Tol Balikpapan-Samarinda-Bontang, jembatan Pulau Balang yang semuanya merupakan peningkatan dari bangunan yang ada, tapi wilayah perbatasan ditinggalkan,  kata Andi Agoes, yang juga Koordinator Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Wilayah Kaltim.
Sebagai pengamat social tokoh masyarakat ini mengatakan kalau masyarakat disekitar perbatasan Kabupaten Nunukan khususnya di Kecamatan Krayan mulai membangun jalan yang menghubungkan dengan negara tetangga Malaysia dan pembangunan badan jalan dikerjakan secara swadaya dengan merogok kantong sendiri untuk membeli alat berat seperti traktor.
‘’Saya sudah malang melintang disemua wilayah Utara Kaltim dan melihat langsung kehidupan masyarakat di sana, benar-benar sangat memprihatinkan, karena mereka walaupun berhasil dibidang pertanian dan perkebunan tapi tidak bisa menjual hasil pertanian itu ke Indonesia, mereka menjual hasil-hasil pertanian / perkebunan ke Malaysia dengan hasil cukup memuaskan,’’ katanya menambahkan.
Kalau akhirnya DPRD Kaltim hanya menyetujui rencana anggaran pembangunan jalan jauh dari apa yang diajukan Banggar Yepta Berto dari Rp. 56 miliar dan disetujui Rp. 10 miliar, ini mau menunjukkan kalau pembangunan infrastruktur wilayah utara disepanjang perbatasan tidak mendapat perhatian baik DPRD maupun pemprov Kaltim.
Kenapa sampai perbatasan Kaltim-Serawak tidak mendapat perhatian khusus dari semua anggota dewan pemprov, ini lebih disebabkan karena mereka sebagian anggota DPRD Kaltim memang tidak peduli terhadap nasib masyarakat Indonesia diperbatasan yang kini ada sebanyak 255 desa belum memiliki badan jalan yang layak menghubungkan satu desa kedesa lainnya termasuk jalan menuju kota-kota kabupaten di wilayah Utara.
Usulan itu, kata Yepta, dari Frakasi Gabungan Partai Hanura dan PDS, untuk membuka akses jalan di perbatasan Desa Benuang menuju Long Layu sepanjang 83 kilometer, wilayah itu sebenarnya masuk dalam program pembangunan trans Kalimantan tapi program pembangunan jalan trans Kalimantan itu luput dari perencanaan makannya dibilang jalan gang padahal melalui  jalan itu ada banyak pemukiman warga Indonesia di perbatasan.max
=