Pengusaha Galangan Kapal Diundang Pansus

2010-12-07  15:16:04

SAMARINDA-Setelah menggelar pertemuan dengan pengusaha batubara di Hotel Bumi Senyiur belum lama  ini, giliran  pengusaha galangan kapal akan diundang Komisi III DPRD  Kaltim, untuk meminta masukan   dari sejumlaah penguna  alur sungai terkait dengan penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Alur Sungai Mahakam.
Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Alur Sungai Mahakam DPRD Kaltim Syaifuddin Dj mengutarakan rencana melakukan pertemuan dengan  pengusaha  galangan  kapal tersebut cukup matang dan akan digelar  dalam waktu dekat,”Saat ini    masih dicari waktu dan tempat yang pas.Jika  sudah ada waktu dan tempat  yang enak, baru akan dilakukan pertemuan,”ucap Syaifuddin Dj.
Politisi Partai  Gerinda itu  menegaskan,  rencana pertemuan tersebut sama dengan peremuan bersama pengusaha  batu bara lebih menekankan pada  masalah serta  hambatan dihadapi serta bakal menjadi sandungan saat perda diberlakukan.
Ia mangatakan  masalah krusial lebih tertuju pada  dasar penetapan retribusi serta  pengelolaan alur
sungai berikut lembaga pengelola retribusi.
Sementara  pengelolaan  retribusi itu sendiri  mengemuka dalam sejumlah   peremuan dewan.Lembaga  legislatif  melempar  wacana  membentuk  perusahaan daerah  dengan tugas  khusus  mengelola alur  sungai.
Kembali dalam sejumlah rapat terungkap dasar pembentukan perusda  itu sama  mengaca  dengan pengelolaan sungai alur Sungai Barito Kalsel.
Pengelolaan Alur  Sungai Barito  memanfaatkan  jasa  perusda  dengan  menarik tarif  bagi kapal  bermuataan dengan beban tertentu.
Lanjut  Syaifuddin Dj harmonisasi antara penguna  alur sungai serta  pengolah raperda    harus  menjadi bagian tidak terpisahkan.
Kata dia, tiap aturan bersifat mengumpulkan retribusi harus benar-benar dikaji secara mendalam  dalam arti lingkup luas.
Arti ruang lingkup luas itu maksud dia  adalah mengiginkan semua pihak terkait dengan pemanfaatan alur  sungai, mulai pengusaha, masyarakat, akademisi,  pemerintah  kota/kabupaten lembaga legislatif  di daerah, member masukan  terhadap  Raperda Pengelolaan Alur Sungai. adv