Jangan Sampai APBD dan APBN Tak Tepat Sasaran

2010-12-07  15:35:24

BALIKPAPAN, Provinsi Kaltim mempunyai kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah ruah sehingga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sifnifikan. Namun demikian masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan serta banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Ini disebabkan penyaluran dana APBD/APBN tidak tepat sasaran.
“Bukan rahasia umum lagi bahwa penyaluran APBD/APBD disenyalir dijadikan “Ladang Bisnis” pejabat untuk kepentingan politik maupun memperkaya diri sendiri. Sehingga setiap tahunnya terjadi tingkat kebocoran yang sangat tinggi dan ujung-ujungnya harus berhadapan dengan hukum, “kata Korwil Kalimantan Perintis Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) H Andi Agoes, SH disela-sela diskusi Hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2010, di Lobby Hotel Grand Tiga Mustika, Senin (6/12).
Disebutkan, seharusnya penyaluran APBD/APBN harus benar-benar sesuai dengan mekanisme dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan dunia pendidikan. Serta untuk kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM), panti asuhan dan panti jompo maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti meningkatkan sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah.
Jika mau jujur, berapa besar uang rakyat yang dihambur-hamburkan oleh “Preman Berdasi” untuk keperluan yang tidak jelas, seperti Tour Study Banding eksekutif dan legislatife serta biaya perjalanan dinas lainnya. Padahal begitu kembali dari kegiatan tersebut tidak ada implementasinya, kaltim tetap begitu-begitu saja hingga kini, bahkan saat ini pejabatnya banyak di incar oleh aparat penegak hukum.
“Tentunya kita tidak ingin masa lalu terulang kembali, dimana KPK mengobok-obok pejabat Bumi Etam dengan slogan “Bangga Membangun Kaltim”, salah satunya menjebloskan orang nomor satu di Kaltim ke dalam jeruji besi. Sehingga “Bangga Membangun Kaltim” sepantasnya di rubah menjadi “Bangga Merampok Kaltim”, “tegas Andi Agoes.
Seringnya terjadi kebocoran APBD di kota/kabupaten lanjut Andi Agoes yang juga Ketua Borneo Coruption Watch (BCW) ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dari instansi yang berwenang. Sehingga dengan leluasa para oknum pejabat tinggi daerah dapat “Menyulap” penggunaan uang rakyat untuk keperluan tertentu. Atau mungkin terjadi “Kong kali Kong” karena pejabat yang mengaudit juga berasal dari kalangan PNS, sehingga independensinya tidak berjalan. Para aparat penegak hukum jangan tidur pulas atau duduk di belakang meja, tapi harus turun langsung kelapangan untuk melihat dan sekaligus menindak dengan tegas bagi siapa saja yang dengan sengaja penyalah gunakan uang rakyat. Seperti proyek-proyek insfrastruktur di daerah yang banyak melanggar bestek (ketebalannya tidak sesuai)," paparnya.
Contoh yang kongkret adalahan Kabupaten Nunukan, dari 52 miliyar yang dianggarkan baru 25 miliyar disetujui.  APBD itu uang rakyat, bukan uang pejabat jadi harus diselamatkan.     Andi Agoes juga berharap ke depan dapat melibatkan komisi independen seperti LSM maupun Akademisi serta aparat terkait dalam melakukan pengawasan serta pemeriksaan keuangan yang bersumber dari APBD/APBN. Sebab, jika hal ini tidak dilakukan maka lima tahun atau sepuluh tahun mendatang Kaltim akan mengalami kehancuran.
Terkait dengan Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia 9 Desember (besok-red) Andi Agoes menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Kalimantan umumnya dan Kaltim khususnya untuk memerangi bahaya laten korupsi. Dimana korupsi adalah musuh bangsa terbesar, yang akibatnya akan menghancurkan bumi pertiwi. Khususnya kepada generasi muda, harus tampil di garis depan dalam memerangi dan memberantas korupsi.edy
=