Penyampaian LPJ 2009 dan Raperda RPJMD 2011-2015

Sidang Paripurna DPRD ke-11

2010-12-09  23:55:17

TENGGARONG-DPRD Kukar, Rabu (8/12) lalu menggelar rapat Paripurna ke 11 dalam agenda penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBD 2009 dan Reperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2011-2015.
Rapat paripurna yang digelar di gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang itu dipimpin Wakil Ketua Marwan SP, didampingi dua wakil Mus Mulyadi dan Abdurahman, dihadiri Wakil Bupati HM Gufron Yusuf, para kepala dinas/badan, unsure Muspida dan undangan lainnya.
Saat menyampaikan LPJ 2009 HM Ghufron Yusuf mengakui ada keterlambatan dalam penyampaiannya. "Keterlambatan ini akibat adanya kegiatan audit keuangan dan aset yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru saja selesai dilakukan," katanya.
Dikatakan, realisasi pendapatan APBD 2009 sebesar Rp 3.188 triliun lebih. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 143,5 miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp 2,875 triliun lebih, Pendapatan Lain-lain Yang Sah Rp 169,3 miliar lebih. Untuk pos Pendapatan Lain-lain Yang Sah melampau target yaitu 7,81 persen, sedang Pendapatan PAD dan Transfer realisasinya di bawah target.
Sedang untuk pos Belanja di 2009 menyerap anggaran sebesar Rp 3,977 triliun lebih dari anggaran yang disediakan dalam APBD sejumlah Rp 5,022 triliun lebih. Untuk pos Belanja ini terbagi dalam Belanja Operasional senilai Rp 2,376 triliun lebih, Belanja Modal Rp 1,598 triliun lebih dan Belanja Tak Terduga Rp 1,725 miliar lebih dari Rp 3,250 miliar yang disediakan.
Belanja Operasional itu terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan Desa dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos).
Sementara terkait RPJMD Wakil Bupati HM Gufron mengatakan bahwa RPJMD 2011-2015. Memuat penjabaran visi, misi dan program-program pembangunan yang sebelumnya telah ditawarkan kepada rakyat Kukar saat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah lalu.
Hakikat dari program Gerbang Raja adalah agar gerakan pembangunan ini ditujukan bagi kepentingan rakyat. "Intinya adalah Hak Rakyat Untuk Sejahtera atau Harus," katanya.
Dijelaskan, untuk mencapai visi itu ada 7 misi yang harus diwujudkan di tahun 2011-2015, antara lain meningkatkan pemerataan infrastruktur demi menjangkau layanan fasiltas umum yang prima.
Menurutnya, 7 misi itu ditetapkan pula 12 program prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan bersama. Ke 12 program itu antara lain adalah dilaksanakannya jaminan kesehatan bagi masyarakat, kemudahan mendapatkan kredit usaha kecil dan Gerakan Budaya Kutai.awi/adv