Gubernur : Paguyuban Harus Inventarisir Warganya

2010-12-10  21:57:34

SAMARINDA-Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengharapkan, agar paguyuban-paguyuban di Kaltim dapat menginventarisir warganya. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pemerintah dalam pengumpulan data warga, terutama warga yang tidak mampu dan tidak bekerja.
“Paguyuban taupun kelompok-kelompok etnis yang ada di Kaltim harus memiliki data warganya. Ini penting dilakukan guna memberikan data objektif bagi pemerintah, terutama dalam upaya mengetahui warga miskin maupun tidak bekerja,” kata Awang Faroek Ishak usai Melantik Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kaltim (FKPMKT) di Ruang Ruhui Rahayu, Kamis (9/12).
Menurut Awang,  data-data setiap etnis  tersebut, pemerintah maupun pihak lainnya yang ingin mengetahui kondisi riil warga kelompok itu dapat mengetahuinya. Bahkan, berdasarkan data itu pula akan mudah untuk diberikan bantuan, apabila memang perlu bantuan, baik bantuan usaha maupun kredit usaha.
Menurut Awang, saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai program pembangunan. Dimana program-program tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Seperti program pengembangan peternakan, perikanan, pertanian maupun perkebunan. Dimana semua program itu telah didukung pula dengan ketersediaan pendanaan melalui lembaga keuangan daerah atau perbankan, yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bankaltim,"ujarnya.
Oleh karena itu,  dengan data paguyuban tentang jumlah dan kondisi warganya tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan berupa program usaha, bahkan permodalan sebagai penunjangnya.
“Kredit usaha yang sisiapkan pemerintah melalui lembaga perbankan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi warga Kaltim. Yang berarti kredit atau modal usaha itu untuk memberikan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya dan mengurangi kemiskinan maupun pengangguran,” jelasnya.
Banyak suku atau kelompok etnis yang telah membentukkan dirinya dengan nama masing-masing suku, namun hanya dalam bentuk perkumpulan saja dan tidak terdata secara detail, baik tempat tinggal, pekerjaan maupun data lainnya yang berkaitan dengan kepentingan warga kelompok atau suku tersebut.
“Kedepan, seluruh kelompok atau paguyuban yang ada  di Kaltim ini harus memiliki data lengkap tentang anggota. Karena dengan  data tersebut, akan diketahui secara jelas dan rinci tentang kondisi warganya yang miskin dan menganggur. Sehingga nantinya tidak ada warga Kaltim yang  miskin ataupun menganggur,"kata Awang.mar/adv