Pemahaman Dini Pencegahan Korupsi

2010-12-10 22:20:32

TENGGARONG- Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setkab Kukar, HM Kasim mengatakan, Bimbingan Teknis Pengisian Form Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemahaman sedini mungkin tentang upaya pencegahan korupsi, terutama di wilayah Pemerintahan Kukar.
Menurut Kasim, berdasarkan  hasil dari kajian penelitian yang dilakukan oleh ICW, ditemukan cukup banyak persoalan-persoalan di daerah dengan kecendrungan terlibat dalam tindakan penyelewengan. Kondisi tersebut menjadi warning bagi Pemerintah Kukar untuk menyikapi agar kasus-kasus korupsi yang  marak terjadi di daerah tidak kembali terulang di Kukar, yaitu dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan peraturan terkait dengan tindak pidana korupsi.
Hal itu diungkapkan Kasim dalam laporannya pada pembukaan pelaksana kegiatan Bimtek Pengisian Form LHKPN yang dilaksanakan di Pondok Jajak Indah Tenggarong, dua hari lalu. 
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 9-11 Desember 2010 itu diikuti oleh 18 camat dan 42 lurah se Kukar dengan menghadirkan nara sumber dari Pokja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Propinsi Kaltim, Soraya.
Kasim yang juga panitia pelaksana kegiatan menyampaikan, bimtek tersebut dilakukan secara dini dan ke kinian untuk mengatisipasi persoalan-persoalan yang saat ini sudah menjadi persoalan epedemi. "Oleh karna itu khusus bagi Kukar, pelaksanaan bimtek ini dapat memberikan warna sekaligus pemahaman dan pengertian untuk tidak melakukan penyimpangan yang berbuntut pada hukum," kata Kasim.
Diharapkan, dampak dari kegiatan yang dilaksanakan itu dapat meminimalisir terhadap tindak penyelewengan yang mungkin saja terjadi, apalagi banyak kegiatan diarahkan di pedesaan, kelurahan dan kecamatan.
"Ini adalah upaya untuk membendung kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan," ujar Kasim. yd