Dinas PU Bulungan Dianggap Ingkar Janji

Belum Mampu Selesaikan Jembatan Salimbatu

2010-12-11  00:03:09

TANJUNG SELOR- Proyek Pembangunan jembatan Salimbatu yang di bangun sejak Desember 2007 dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Bulungan Rp 26 milliar, ternyata hingga kini belum selesai pembangunannya.
Pembangunan jembatan yang di kerjakan perusahaan kontraktor PT Prima Warna Tama dengan system multi years tersebut seharusnya rampung di akhir tahun 2010 ini, namun kondisi riil yang nampak, jembatan Salimbatu yang di bangun di atas Sungai Pimping dengan klasifikasi tipe B dan panjang 180 meter untuk menghubungkan Kecamatan Tanjung Palas dengan Tanjung Palas Tengah nampaknya belum terwujud.
Wakil Ketua DPRD Bulungan, Syarwani kepada Poskota Kaltim di ruang kerjanya Kamis (9/12)  lalu mengungkapkan kekecewaannya atas belum rampungnya jembatan Salimbatu tersebut, padahal dalam hearing dengar pendapat DPRD Bulungan dengan dinas PU yang di hadiri Sujadi Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, menjamin dan memastikan pembangunan jembatan tersebut akan selesai di akhir tahun 2010 ini.
“Secara kasat mata masyarakat menilai jembatan tersebut baru di bangun sekitar 50 persen saja, sehingga permasalahan ini akan menjadi salah satu prioritas konsentrasi dewan untuk mempertanyakan kembali komitmen pihak PU melalui Sujadi selaku Kabid Bina Marga yang pada waktu itu memberikan jaminan jembatan tersebut akan bisa selesai pembangunannya di tahun 2010 ini,” jelas Syarwani.
Syarwani menegaskan, DPRD Bulungan akan memanggil kembali Dinas PU untuk meminta penjelasan secara rinci tentang kondisi riil yang terjadi di lokasi pembangunan jembatan serta sejauh mana jembatan tersebut telah di bangun, sehingga DPRD Bulungan dapat menentukan sikap, sebab masyarakat Bulungan terutama di desa Salimbatu memasuki masa kekecewaan atas belum selesainya pembangunan jembatan salimbatu tersebut.   
“Jika pembangunan jembatan Salimbatu yang dibangun untuk kepentingan masyarakat tersebut belum juga dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2010 ini, kami akan memanggil kembali Kabid Bina Marga Dinas PU Bulungan untuk meminta pertanggung jawabannya kepada masyarakat melalui DPRD Bulungan,setelah itu  DPRD Bulungan akan membentuk Panitia Khusus jembatan Salimbatu sehingga akan nampak hal yang sebenarnya terjadi sebab kami menilai dinas PU Bulungan tidak transparan kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang sesungguhnya,” tegas Syarwani.     
Syarwani menjelaskan, tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang ada dengan pembangunan jembatan yang belum bisa di selesaikan sesuai dengan masa kerja yang di tentukan, maka bisa saja perusahaan mengajukan perpanjangan masa kerja atau adindum sepanjang masih bisa memenuhi pembangunan serta pembayarannya di lakukan harus sesuai dengan progress yang di nilai oleh pihak konsultan yang independent.
“Secara pribadi saya menilai kesalahan bukanlah terletak di pihak kontraktor, namun perencanaan awal yang tidak matang dan menyeluruh. Jika perencanaan pembangunan jembatan tersebut di lakukan secara menyeluruh maka kendala yang kini di hadapi sebenarnya telah di ketahui sejak awal dan bisa di selesaikan dengan baik,” jelas Syarwani. Vic.