Pemuda Telah Dipolitisir

2010-12-13  05:17:54

UPAYA untuk mewujudkan paradigma pemuda yang memiliki tanggung jawab dan mampu menjadi pemimpin daerah ini dimasa mendatang datang tak akan tercapai saat ini. Pemuda telah diseret dengan cara-cara kotor dan tidak bertanggungjawab seperti layaknya para politisi.
"Saya kira cara-cara kotor dan menghalalkan segala macam cara hanya dilakukan para politisi ketika akan memperjuangkan kepentingannya," kata Wibowo Handoko, Calon ketua KNPI Kaltim pada Musprov XII kepada sejumlah wartawan, Sabtu malam (11/12) kemarin.
Wibowo mengaku terkejut ketika para pemuda di Musprov dipolitisasi, dan hanya dihadirkan sebagai penonton dan menjadi saksi permainan para panitia untuk meloloskan Yunus Nusi menjadi ketua KNPI Kaltim untuk kedua kali.
Seharusnya, kata dia, untuk membangun pemuda Kaltim dilandasi tanggungjawab besar, dan terus menjunjung tinggi aturan dan norma yang ada di Indonesia. Artinya, setiap pemuda harus tunduk terhadap aturan dan Undang-Undang (UU).
"Jika para pemuda sudah digiring melanggar UU, bagaimana nanti nasib daerah ini, jika para pemimpinnya gemar melanggar undang-undang," kata Wibowo.
Menurut dia, KNPI mesti menjadi pola untuk menciptakan pemimpin masa depan Kaltim. Tapi, ternyata pola kaderisasi yang dilakukan KNPI sekarang sangat jauh dari harapan.
Untuk memperbaiki hal itu, Wibowo berharap terselenggaranya Musprov mampu membangun paradigma baru para pemuda Kaltim dengan cara menciptakan satu opini dimata publik tentang pemuda-pemuda Kaltim yang mampu berkarya.
"Musprov ini diharapkan mampu merubah pandangan masyarakat terhadap pemuda yang selama ini dikenal tidak memiliki satu kegiatan yang berarti," kata Wibowo.
Disinggung hasil Musprov yang telah menetapkan Yunus Nusi secara aklamasi kembali memimpin KNPI Kaltim Wibowo mengatakan bahwa dirinya secara tegas menolak seluruh hasil Musprov.
Secara hukum formal, lanjut Wibowo, jika semua produk dihasilkan melalui satu kegiatan yang dinilai melanggar aturan, maka hasilnya pun bisa dianggap ilegal.
"Saya siap kalah asal kekalahan itu diterimanya melalui mekanisme pemilihan yang benar, bukan dengan cara-cara yang dilakukan panitia Musprov Kaltim," tegas Wibowo.
Wibowo mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan somasi kepada Ketua KNPI Pusat dan meminta agar proses pemilihan ini dinyatakan cacat hukum dan harus diulang.
Soal OKP yang mendukung langkah itu, Wibowo mengatakan bahwa langkah yang dilakukannya telah didukung 41 OKP dan didukung 5 Dewan Pimpindan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten/kota.
5 Daerah yang mendukung lanjut Wibowo adalah DPD KNPI KOta Samarinda, Malinau, Kukar, PPU dan Kutim. M4n