Warga Perbatasan Jangan Pindah Kewarganegaraan

2010-12-14  00:34:14

BALIKPAPAN, Menteri pertahanan (Menhan) RI, Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah Indonesia sangat peduli dan memperhatikan kehidupan masyarakat disepanjang perbatasan Kalimantan Timur – Sabah, Malaysia Timur. Hanya saja anggaran yang disediakan tiap tahun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat disana terutama soal infrastruktur jalan dan lainnya, sedangkan adanya informasi kalau ada warga Indonesia yang bermukim disepanjang perbatasan dan sudah minta suaka ke Malaysia dan menjadi warga negara disana, ia sangat menyayangkan.
‘’Harusnya, apapun yang terjadi dipemukiman atau didesa-desa yang ada disepanjang perbatasan Kaltim- Serawak jangan sampai ada warga yang panda kewarganegaraan. Kalau ini benar terjadi tentu sangat disayangkan, kami akan bicarakan dipusat terkait isu kalau ada warga Indonesia pindah menjadi warga negara Malaysia,’’ kata Menhan Purnomo Yusgiantgoro, kemarin Senin (13/12) disela-sela mendampingi Wapres RI Prof. DR. Budiono.
Dia mengatakan, yang harus memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan adalah pemerintah provinsi Kalimantan Timur (kaltim), apalagi daerah kaya ini memiliki potensi untuk menjadikan warganya lebih makmur, kalau ada warga yang pindah kewarganegaraan itu harus juga menjadi perhatian pemprov Kaltim.
Menurut mantan Menteri ESDM ini, kemungkinan ada warga yang dinformasikan pindah kewarganegaraan itu hanya karena mereka sering bepergian seperti menjual hasil pertanian dan peternakan kemudian tinggal beberapa hari di Serawak namun orang yang ada ditetangga sudah menyatakan kalau mereka pindah kewarganegaraan, namun ini tetap menjadi isu nasional di Jakarta.
Ditanya perhatian pemerintah pusat yang konon sangat minim, Purnomo mengatakan bukan minim, tapi pemerintah pusat tidak hanya berpikir untuk masyarakat perbatasan di Kaltim-Serawak. Namun banyak daerah lain yang lebih sulit kehidupannya dan harus secepatnya dipulihkan seperti sejumlah kota dan desa serta kelurahan yang terkena bencana alam banjir, tsunami dan gunung meletus.
‘’Kami akan bicarakan masalah ini secara serius di Jakarta nanti, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pemprov kaltim serta daerah-daerah lain di Kaltim untuk masalah perpindahan kewarganegaraan, namun ini jika benar adanya,’’ jelas Purnomo.
Ditanya masalah keamanan disepanjang perbatasan yang mencapai 1.008 Km masuk wilayah Kaltim, Purnomo mengatakan sudah menempatkan personil keamanan disejumlah titik atau posko yang ada disana, hanya saja karena jarak antara satu pos dengan lainnya juga mencapai puluhan kilometer sehingga tergambar kalau pengamanan sepertinya tidak tepat sasran. Hanya saja ke depan akan ada tambahan personil lagi disepanjang perbatasan tersebut.max