Wapres Minta Kepala Daerah Entaskan Kemiskinan

2010-12-15  05:04:16

BALIKPAPAN–Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono mengingatkan kepada semua kepala daerah agar lebih serius dalam menangani dan memprioritaskan  upaya pengentasan kemiskinan.
”Siapa lagi yang mau memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan kalau bukan para Kepala Daerah. Para Kepala Daerah harus memiliki inisiatif dan keseriusan yang kuat dan saya pastikan bahwa Pemerintah Pusat akan memberi dukungan melalui program-program nasional,” kata Boediono saat memberi pengarahan kepada para Bupati/Walikota se-Kaltim dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta Jajaran TNI/Polri di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (13/12) malam.
Dua hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyusunan program yang memiliki target akurat menyangkut kebutuhan dasar masyarakat miskin. Acara itu juga dihadiri Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, hampir semua pejabat strategis di Kaltim hadir pada kesempatan tersebut, diantaranya Wakil Gubernur H Farid Wajdy, Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisyal, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen Tan Aspan, Kapolda Kaltim dan Irjen Mathius Salempang, selain sejumlah bupati/walikota di Kaltim. Sementara Wapres Boediono didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, H Fadel Muhammad dan sejumlah pejabat pusat lainnya.
Menurut Wapres, pertumbuhan ekonomi yang baik menurut Boediono belum menjamin proses pengentasan kemiskinan akan berjalan selaras dengan peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Sebab itu, memerlukan penyediaan satu program yang jelas, terukur dan terarah menyangkut target pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di masing-masing dareah.
”Jika kita ingin serius mengentaskan kemiskinan, maka perlu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai program dengan target yang jelas dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Salah satu pendukungnya adalah data penduduk miskin yang akurat dan tepat,” tegas Boediono.
Ditambahkan, tidak akan memberi kontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan jika program yang dilakukan tidak didukung data akurat tentang masyarakat miskin di daerah. Sistem dan informasi yang tidak akurat justru akan membuat upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berjalan efektif. Contohnya, penerima program bukan benar-benar masyarakat miskin, sementara masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan dan pembinaan justru tidak tersentuh secara tepat.
”Saya salut dengan kota Balikpapan yang telah memiliki sistem pendataan kependudukan yang cukup baik sehingga program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih baik dibanding daerah-daerah lain di Indonesia,” puji Boediono.
Wapres Boediono, juga menyinggung pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan jajaran TNI/Polri untuk mendukung sukses pembangunan daerah dan nasional. Pasalnya lanjut Boediono, pembangunan tidak akan berjalan baik jika kondisi keamanan wilayah tidak tercipta dengan baik.mar/adv