Kadistamben Layak Dievaluasi

Tambang di Samarinda Amburadul

2010-12-21  07:58:38

SAMARINDA-Anggota DPRD Samarinda, H Narimo, menilai kondisi pertambangan di wilayah Samarinda semakin amburadul. Tak salah jika ada sebagian warga yang gerah melihat kondisi tersebut. Perlu ada penataan Kuasa Pertambangan (KP) yang lebih serius lagi.
“Pengawasan pertambangan lemah. Tidak ada tindakan yang jelas mengenai pelanggaran yang terjadi. Buktinya, lihat saja di area pertambangan di wilayah Samarinda saat ini. Semuanya kacau,” kata H Narimo, Senin (20/12).
H Narimo yang juga anggota Komisi III, mengatakan beberapa kali inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa perusahaan tambang di wilayah Palaran mendapati kondisi yang memprihatinkan. Ini lantaran informasi yang diterima Komisi III beberapa KP yang beroperasi di wilayah itu tak terdaftar dalam 20 perusahaan tambang yang belum menyetor jaminan reklamasi (jamrek).
“Kinerjanya tak becus, Kepala Dinas Pertambangan harus dievaluasi. Karena DPRD mengajak hearing beberapa kali tapi tidak mau datang dengan alasan yang tidak jelas,” katanya.
Dia merasa heran, karena KP yang dimaksud kabarnya telah beroperasi sejak beberapa tahun namun belum dimasukkan dalam daftar perusahaan yang belum menyetorkan jamrek.
“Kami ingin tanyakan beberapa persoalan tambang di Palaran yang semuanya amburadul tanpa ada teguran. Malah itu ada yang membuka lahan di pinggir jalan raya dan pemakaian jalan pemerintah,” katanya.
Saat hearing bersama Komisi III 2 April lalu, Distamben telah menyatakan 10 dari 30 KP yang beroperasi dan telah berproduksi di Samarinda telah menyetorkan uang jamrek mereka dalam bentuk deposito ke bank. Sementara 20 KP lainnya di deadline hingga 1 Mei nanti untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Jika tidak melunasi jamrek perubahan izin KP menjadi izin usaha pertambangan (IUP) pada 1 Mei nanti untuk 20 KP tersebut tidak akan diberikan.
“Tapi dewan sejauh ini juga belum mengetahui secara pasti kebenaran atas laporan Distemben tersebut,” katanya. sob