PT Kiani Nusantara dan APPSKTR Belum Sepakat

2010-12-22  06:01:23

TANJUNG REDEB- Hearing yang dijembatani DPRD Kabupaten Berau, Selasa (21/12), antara pengurus besar asosiasi petani, pekerjadan supplier kayu tanaman rakyat (APPSKTR) dengan manajemen PT Kiani Nusantara (KN) buntu. Tak satupun kesepakatan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Direktur PT KN dari manajemen baru  Hendra Ramli, tidak hadir dan hanya diwakili sejumlah pengurus masih dengan wajah-wajah dari manajemen lama.
Koordinator APPSKTR, Wagimin mengaku tidak puas dengan jawaban yang diberikan Haris wakil dari PT KN yang tidak dapat memberikan jawaban pasti mengenai kebijakan harga beli kayu bahan baku dan poin lain dari pernyataan sikap dan tuntutan warga asosiasi.
“Perlu hadir semua termasuk TRH selaku penentu suplai kayu yang terikat kontrak dengan KN, sebab dari tadi pembahasan kita hanya berputar-putar saja, jadi kalau hadir semua tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab,” tegas Wagimin.
Pernyataan sikap asosiasi adalah pembelian harga kayu yang sama dengan tidak membedakan berdasarkan zona atau ring karena merugikan masyarakat sekitar pabrik.  Sementara pihak KN sendiri, sejak perubahan manajemen melakukan kebijakan dengan merubah harga kayu berdasarkan zona.
Selain itu, menginginkan pengembalian bagian pengadaan kayu masyarakat kepada Departemen Foresty, membuat bank garansi khusus untuk pembayaran kayu masyarakat, dan ada bentuk perhatian dari pemerintah kabupaten Berau terhadap masyarakat petani Akasia Agium. Sebab sebagaimana sebelumnya dengan harga Rp 310 ribu tidak menimbulkan permasalah di masyarakat. 
Sementara, Haris dari PT KN menjelaskan, asumsi baik dari manajemen lama maupun yang baru tentu ada pembedaan harga berdasarkan zona. “Masa yang jauh dan dekat harganya disamakan, kita juga perlu jelaskan mengapa ada perubahan system, dimana saat ini kita baru jalan lagi sekitar 5 bulan. Dalam perjalanan ini kita upayakan ada pembersihan atau pembenahan manajemen, ada hal-hal baru yang dilaksanakan seperti mempermudah pembibitan, kita saat ini ada 3 hektar lahan pembibitan sudah mencapai 50 persen, dan nanti akan kita berikan gratis untuk petaninya,”  ungkap Haris.
Mengenai kebijakan penentuan zona, hal itu juga sudah dipertimbangkan termasuk antisipasi kecurangan petani kayu. “Bisa kayu yang dekat diberikan atas nama zona jauh, apalagi sampai saat ini kita masih ada kontrak dengan TRH, mengenai suplai, dan mereka yang menentukan zona jadi bukan kami,kalau mau silahkan bicarakan kepada TRH. Apalagi kami sudah serahkan kepada TRH untuk harga kayu 5 kali dari kayu yang yang diambil,” tegas Haris.
Anggota DPRD dari Komisi II, Andi Erson secara tegas meminta kepada PT KN menyelesaikan kewajibannya membayar kayu yang sudah diambil sesuai kontrak. “Kontraknya kapan, kayunya kapan diambil, kalau sudah, bayar itu,” ungkapnya singkat dan tegas.
Hal lain yang ditanyakan wakil rakyat, Burhan, terkait ungkapan salah seorang pimpinan KN yang menyinggug perasaan warga. “Benarkah ada pengusiran, juga ada kata-kata penghinaan dengan menyebut monyet,” tanya Burhan. Hal itu dibantah KN namun dibenarkan oleh Wagimin sebagai saksi.
Sementara itu, pimpinan rapat, Wakil Ketua I H Saga, kepada media ini menyebutkan, PT KN diminta melakukan koordinasi kembali mengenai masalah harga yang tergantung pada zona. Juga berharap kepada asosiasi untuk tidak memaksakan kehendak dilihat dari sisi lain, dimana KN baru kembali beroperasi.
Dengan tidak ada hasil sedikit pun dalam hearing tersebut, DPRD masih menunggu usulan untuk hearing ulang, dengan melibatkan seluruh komponen dimaksud. “Namun jika bisa mereka selesaikan sendiri dengan kesepakatan mereka bersama, kami rasa tidak perlu melibatkan Dewan, tapi jika mau silahkan saja, kami tunggu usulannya,” tutup Saga. as