Legislatif Pusat Kurang Respon

Laporan Daerah tak Optimal

2010-12-22  07:35:21

SAMARINDA–Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) H Akhmad Muqowam mengatakan lemahnya maupun minimnya data-data yang dilaporkan daerah ke pemerintah pusat, terutama laporan ke lembaga legislatif pusat membuat kurangnya respon dari pusat.
“Minimnya data-data yang diberikan dan dilaporkan daerah terhadap kondisi maupun kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah membuat pemerintah pusat kurang merespon. Terlebih dari lembaga  legislatif sendiri, karena akan sulit untuk melakukan proses terhadap laporan tersebut,” kata Akhmad Muqowwam usai pertemuan Komisi IV DPR-RI dengan Wagub Kaltim H Faried Wadjdy bersama jajaran Pemprov Kaltim di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu,  Senin (20/12).
Menurut Muqowwam, laporan yang disampaikan pemerintah daerah, baik provinsi bahkan kabupaten dan kota, termasuk provinsi Kaltim banyak yang masuk ke lembaganya. Namun, akibat lemahnya data pendukung pada laporan tersebut, sehingga sulit untuk menindaklanjutinya.
Terlebih yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang tentunya diberlakukan kedaerah-daerah. Selama ini kebanyakan dianggap kurang sesuai dengan kondisi dan program pemerintah daerah.
Walaupun kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut untuk percepatan dan pencapaian pembangunan yang maksimal di daerah. Tapi, tidak sedikit pula kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai dengan potensi daerah, bahkan bertentangan dengan program-program pemerintah daerah.
“Kedepan, pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan hendaknya didukung dengan data-data yang lengkap terhadap permasalahan yang muncul akibat terbitnya suatu kebijakan pemerintah pusat. sehingga lembaga legislative dapat menindaklanjutinya secara optimal terhadap laporan tersebut,” harap Akhmad Muqowwam.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim H farid Wadjdy mengatakan pertemuan ini memberikan makna yang besar bagi jajaran Pemprov Kaltim, terutama dalam menindaklanjuti laporan maupun informasi yang disampaikan daerah kepada wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif itu.
“Kunjungan kerja yang dilakukan lembaga legislative pusat ini sangat penting maknanya, terutam untuk melihat secara langsung terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, selain untuk mengetahui lebih jauh rencana program dengan kendala yang dialami pemerintah daerah,” kata H Farid Wadjdy.
Kunjungan kerja Komisi IV Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog dan Dewan Kelautan DPR-RI ini selama tiga hari dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang. dengan tujuan kunjungan ke Samarinda di TPI selili dan kantor Bulog, serta persiapan PENAS XIII di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang di PKT Bontang dan PT Indominco.mar