Kemiskinan Diatasi Lewat Infrastruktur

2010-12-30  05:31:15

SAMARINDA-Sekprov Kaltim H Irianto Lambrie menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan Kaltim hanya dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur. Baik pembangunan jalan maupun perbaikannya, pembangunan jembatan guna melancarkan arus barang, jasa  dan penumpang, juga dapat memecah isolasi daerah satu dengan daerah lainnya.
“Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan andalan tersebut dilakukan dengan membangun Bandara, pelabuhan laut, jalan dan jembatan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi ke pemasaran sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah,” ujar Irianto Lambrie  saat Rapat Kerja Bupati dan Walikota se Kaltim, bertempat di Lamin Etam, Samarinda, Rabu (29/12).
Menurutnya, beberapa capaian hasil pembangunan infrastruktur 2010 antara lain kondisi jalan nasional yang baik mencapai 72,04 persen atau  meningkat bila dibandingkan 2009, yakni 42,15 persen , sedangkan jalan Provinsi mencapai 63,57 persen atau meningkat bila disbanding 2009, yaitu  63,51 persen.
“Pembangunan jalan tol Balikpapan- Samarinda yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi distribusi untuk memperlancar arus barang dan jasa, dimana Pulau Kalimantan jalan tol yang direncanakan dibangun hanya di Kaltim sepanjang 99 kilometer dan merupakan yang terpanjang di kawasan timur Indonesia,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Sekda,  pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda telah resmi menjadi program Nasional. Saat ini telah diselesaikan pembangunan jalan akses dari kilometer 13 Balikpapan  sepanjang 400 meter. Direncanakan pada tanggal 12 Januari 2011 akan dilakukan dimulainya pembangunan jalan tol tersebut.
“Masih banyak yang tidak percaya dan masih apriori dengan jalan tol ini. Penting Kami sampaikan bahwa Kaltim telah mengantongi Surat Keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum. Jadi jangan ada keraguan akan kelanjutan proyek jalan tol ini,” tegas Irianto.
Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sebagaimana penjelasan  Sekda, pembangunan Infrastruktur masih menghadapi berbagai permasalahan, berupa kendala pembebasan lahan, keterbatasan anggaran.
Masih terdapat 23 ibukota kecamatan yang belum dapat diakses dengan prasarana jalan, masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.mar