IPG Kaltim Peringkat 30 dari 33 Provinsi

2010-12-31  05:35:04

SAMARINDA-Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim Hj Ardiningsih menegaskan bahwa peran pemerintah juga diperlukan dalam membangun Indek Pembangunan Gender (IPG) Kaltim yang kini dinilai masih rendah dari apa yang diharapkan. Di mana IPG Kaltim berada di peringkat ke 30 dari 33 Provinsi se Indonesia.
“Jadi kita tidak perlu berputus asa. Karena lembaga ini (BPPKB) juga baru terbentuk, maka hal itu adalah wajar, jika Kaltim menerima IPG terendah.Kemudian, bagaimana kita harus mensinergikan dengan pemerintah, agar pemberdayaan gender benar-benar diperhatikan secara khusus,” ujar Ardiningsih ketika ditemui baru-baru ini.
Dikatakannya, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan, serta para penggiat kaum perempuan terlebih organisasi kewanitaan untuk dapat berperan aktif  dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di daerah. Bahkan peran pemerintah pun juga tidak kalah pentingnya untuk membangunan IPG Kaltim.
“Saya pikir, banyak organisasi wanita di Kaltim yang dapat menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk menempa dan meningkatkan potensi dirinya maupun kaumnya. Karenanya, pembangunan gender ini tidak hanya semata-mata dibebankan  dan tanggungjawab ke pemerintah saja,” jelasnya.
Selain itu, hal ini juga harus ada sinergitas dan semangat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimilikinya. Sehingga program-program organisasi perempuan yang ditetapkan dapat disinkronkan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
“Tidak mungkin pemerintah tak memberikan peluang yang luas bagi kaum perempuan di Kaltim untuk meningkatkan kapasitas dan potensi dirinya, serta ikut berperan dalam pembangunan. Namun demikian, tetap harus ada sinergitas antara program organisasi dengan program pemerintah untuk peningkatan dan pemberdayaan kaum perempuan didaerah,” timpalnya.
Menurutnya, kondisi IPG Kaltim masih rendah dipastikan dapat menjadi pemacu bagi kaum perempuan di daerah untuk dapat meningkatkan potensi dirinya.
“Program-program pemerintah sudah banyak yang menyentuh langsung kepada kalangan kaum perempuan, terutama dalam upaya peningkatan kapasitas dan potensi diri. Sinergitas program ini perlu ditingkatkan, guna pencapaian kesejahteraan, sekaligus perlindungan bagi kaum perempuan di daerah,” pungkasnya.mar/adv