Keterlambatan Faktor Birokrasi

Terkait Tahapan Pengkajian Wilayah Pesisir Selatan

2011-01-06  04:19:29

TANJUNG REDEB, Menyusul dibentuknya panitia khusus (Pansus) pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan oleh DPRD Berau sebagai reaksi percepatan realisasi pemekaran,  Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Berau, Datu Supriatma mengaku siap diajak shearing oleh Pansus tersebut terkait kinerjanya selama ini. Belum selesainya tahap pengkajian wilayah, diakui Datu sebagai resiko yang ditanggung Bagian Pemerintahan akibat birokrasi penggunaan anggaran.
“Saya siap menjelaskan apa yang menjadi kendala selama ini, kami juga mengakui jika tahapan ini dikatakan lambat,  ya memang lambat mau diapain lagi. Tapi harus fahami mengapa sampai terlambat,” sebut Datu saat ditemui  di ruang kerjanya, Rabu (5/1).
Sejak menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, usulan penganggaran dana untuk dialokkasikan pada tahapan ini sudah diajukan dan baru disetujui pada anggaran belanja tambahan (ABT) 2010.
Proses lelang yang wajib dilaksanakan memakan waktu 2 bulan pada Oktober hingga berakhir. Tahun 2010, otomatis menjadi kegiatan luncuran tahun 2011 serta menerima dampak kritikan bagian pemerintahan yang dinilai lambat bekerja.”Usulan disetujui masuk dalam ABT, proses lelang mana cukup makan waktu seminggu, sampai akhir Desember kemarin baru selesai, nah ini yang perlu dipahami sebelum mengarahkan penilaian kinerja Bagian Pemerintahan,” jelas Datu.
Dari proses lelang terbuka, saat ini sudah ada satu pemenang untuk melakukan  kajian di 5 Kecamatan yang akan dimekarkan.Idealnya pemenang sudah mulai bergerak pada Januari mengingat kegiatan luncuran ini ditarget wajib selesai selambatnya bulan Juni 2011.
Dana disiapkan Rp 1,2 miliar, dan sudah ada plot masing-masing rincian penggunaan. “Paling besar ya untuk realisasi tim kajian di lapangan sekitar Rp 900 juta,” kata Datu lagi.
Tim ini akan bekerja melakukan berbagai kajian semua sector dimasyarakat serta melakukan pemetaan batas wilayah. Terdapat 8 peserta lelang yang memasukan dokumen pada lelang dan semuanya berasal dari luar daerah Kalimantan. Syarat utama peserta dalam tim juga wajib S1 dan S2 dengan basic dibidang pengkajian atau dari lembaga kajian.
“Intinya kita sudah laksanakan apa yang menjadi bagian amanah kami, hanya masalah keterlambatan itu yang perlu dipahami oleh semua komponen masyarakat. Sekarang tinggal tunggu hasil kajian tim di lapangan, semoga saja bisa cepat selesai sebelum bulan Juni,” tutup Datu. as