Pemkab PPU Terus Awasi Distribusi BBM

2011-01-11  02:41:35

PENAJAM, Penertiban dan pengawasan atas distribusi BBM di setiap APMS dan SPBU di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus dilakukan. Dan hasilnya menunjukkan ada persoalan baru, yang sama sekali tak diduga sebelumnya. Jika sebelum rakor hanya segelintir kepentingan yang meneriakkan agar penyaluran BBM ditertibkan agar tak terjadi antrean panjang saat mengisi BBM terutama sekali bagi yang bekerja di kantor-kantor.
Karenanya, instansi terkait diantaranya Diskukmperindag, Satpol PP, Distamben, Dishubbudpar serta instansi lainnya menggelar rakor merumuskan teknis penertiban dimaksud. Dengan harapan apa yang dikeluhkan selama ini bisa diatasi dengan baik seperti yang diusulkan salah seorang warga Petung, Budi Martam, dia menyatakan dulu APMS dan Sementara ditingkat pengecer BBM tidak ditemukan antrean panjang karena sejumlah pengecer tutup, meski ada BBM mereka jual sembunyi-sembunyi dengan  harganya meningkat. Tadinya Rp 6 ribu malah menjadi Rp 10 ribu.
Lebih parah lagi di tempat yang terbilang jauh malah ada yang jual bensin sampai Rp 15 ribu per liter.
Rakor yang dihadiri Kadiskukmperindag, perwakilan Distamben, kepala Dishubbudpar serta Camat dipimpin Asisten I Pemerintahan H Abdul Zaman MSi bertempat di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati belum menemukan formula tepat mengatasi langkanya BBM dan antrean panjang yang membosankan itu.
Dengan kondisi seperti ini tentunya sangat mempengaruhi kinerja instansi yang ada termasuk instansi pemerintah karena untuk mendapatkan BBM harus bisa bertahan antre berjam-jam.
‘’Yang lebih unik lagi sampai giliran untuk mendapatkan BBM justru bensin di SPBU sudah habis. Sedangkan antreannya jadi tambah panjang, disisi lain bensin di tingkat pengecer langka, meski ada namun harganya mahal,’’ kata sejumlah sopir ketika ditanya kenapa mau antre berjam-jam hanya untuk memndapatkan BBM 10 liter.
Abd Zaman menambahkan, sambil melihat perkembangan yang terjadi, penertiban distribusi BBM jalan terus dengan satu tujuan. Aturan akan ditegakkan dengan pengawasan ketat, dia juga mengatakan para petugas yang mengawasi distribusi BBM akan dilengkapi SK Bupati sehingga ada yang bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang menimbulkan protes di masyarakat. max