Golkar Perjuangkan Pemilihan Gubernur Oleh DPRD

2011-01-11  03:26:06

TENGGARONG, Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur asal Partai Golkar, Mahyudin mengatakan pihaknya kini sedang memperjuangkan usulan agar pemilihan gubernur ke depan tidak lagi dilakukan langsung masyarakat melainkan oleh DPRD provinsi.
Mahyudin mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Pemkab Kutai Kartanegara beserta jajarannya dalam reses DPR RI di wilayah pemilihan beberapa hari lalu. Penjelasan itu disampaikan berkaitan dengan dukungan atas sikap Partai Golkar yang mewacanakan pemilihan gubernur di Indonesia nantinya dilakukan oleh DPRD Provinsi.
"Kita memang mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi dan usulan itu sedang kita perjuangkan. Mudah-mudahan bisa disetujui," kata Mahyudin.
Namun Mahyudin juga mengakui usulan tersebut cukup sulit karena berbenturan dengan demokrasi di Indonesia, dimana pemilihan kepala negara dan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan di DPR atau DPRD.
Tapi yang pasti, usulan tersebut akan terus diperjuangkan. "Yang kita perjuangkan hanyalah agar pemilihan gubernur saja yang dilakukan DPRD sementara untuk pemilihan bupati tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," ujar Mahyudin.
Dijelaskan, usulan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi itu akan memberikan beberapa keuntungan, terutama dalam hal mengurangi konflik antar pendukung kandidat dalm pemilihan kepala daerah. Pasalnya, setiap pemilihan kepala daerah selalu diwarnai konflik antar pendukung calon yang disebabkan beberapa hal, baik yang berkaitan dengan teknis atau aturan mulai dari DPT, kecurangan-kecurangan dalam kampanye termasuk politik uang hingga masalah perhitungan suara. Intinya adalah ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan selalu membuahkan permasalahan Pilkada.
Selain masalah tersebut, hal yang dipastikan akan menguntungkan adalah mengenai pengurangan dana Pilkada yang sangat signifikan jika membandingkan antara pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat dengan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. yd