Kaltara Masih Tunggu Presiden

DPR RI segera Paripurnakan Pemekaran

2011-01-11 04:02:53

SAMARINDA–Kendati sudah mendapat ‘restu’ dari DPRD Kaltim dan persetujuan untuk mendeklarasikan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di tahun 2011 ini, namun bukan berarti berjalan mulus. Hingga kini ternyata, Kaltara masih menunggu persetujuan dari Presiden dan sikap atas paripurna DPR RI, dalam waktu dekat ini.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi kepada Poskota Kaltim, Senin (10/1) kemarin. Menurut Hadi Mulyadi, walaupun DPRD Kaltim sebagai provinsi induk dalam pembentukan Kaltara sudah merestui pembentukan Kaltara, akan tetapi persoalannya terhalang ditangan Presiden. Pasalnya, ada kendala dari keberadaan moratorium yang sampai saat ini belum dicabut Presiden. “Kalau Presiden sudah mencabut aturan moratorium itu, maka pemekaran bisa berjalan sesuai jadwal yang telah diagendakan,” ucap Hadi Mulyadi.
Moratorium atau penundaan proses pemekaran tersebut muncul imbuh Hadi, salah satunya disebabkan terjadinya kisruh pemekaran Kabupaten Tapanuli yang menyebabkan meninggal dunia Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Azis, 2009 silam.  “Hal itu yang memicu munculnya moratorium itu. Sehingga membuat pemerintah pusat mengkaji ulang dampak positif dan negatif atas pemekaran itu,” terangnya.
Selain itu sambung Hadi, berdasarkan informasi yang diterima dari Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta, bahwa pembahasan internal tentang pemekaran di Indonesia Komisi II DPR RI sudah kelar. Setidaknya terdapat dua pemekaran yang menjadi fokus Komisi II, yakni Papua Selatan dan Kaltara. Bahkan, surat dari Komisi II untuk meminta agar pimpinan DPR RI menggelar sidang paripurna guna menyetujui pemekaran tersebut telah berada di meja pimpinan. “Artinya, dalam waktu tidak berapa lama lagi, DPR RI segera menggelar sidang paripurna itu. Dan saya optimis, kalau pemekaran Kaltara itu bisa terealisasi 2011 ini sesuai agenda,” tegasnya.
DPD RI DITINGGAL?
Terpisah, Anggota DPD RI asal Kaltim, Muslihuddin AR menyayangkan sikap tim pembentukan Kaltara yang selama ini melupakan posisi DPD dalam usulan pemekaran Kaltara.
"Mungkin karena DPD adalah lembaga yang kurang dikenal oleh Kaltim, jadi kadang kita dilewati begitu saja. Termasuk soal Kaltara, kok kami tidak diberi tahu dan dilewati begitu saja. Padahal kami inikan punya potensi,"sesal Muslihuddin melalui telepon genggamnya.
Seyogyanya imbuhnya, tim pembentukan Kaltara harus mengkoordinasikan ini secara prosedural, baik lewat Gubernur, DPRD Kaltim dan ke DPD, jadi tidak langsung mendatangi Mendagri. "Kami di DPD kan bisa saja menekan Mendagri, kalau Kaltara itu memang sudah layak dimekarkan," ungkapnya.
Muslihuddin juga menengarai pecahnya tim pembentukan Kaltara. "Saya melihat permasalahan ditubuh tim pembentukan Kaltarat. Di sana (daerah) kan ada dua tim pembentukan Kaltara, tim lama dan tim yang baru. Saya melihat sekarang malah tim baru yang dimotori Pak Jusuf SK yang serius sekali, tapi tim lama yang menjadi perintis pemekaran Kaltara justru terlewatkan," tutur Muslihuddin.
Ditanya apakah pada 2011 ini, Kaltara bisa terwujud? Peluang pemekaran Kaltara tahun ini ada. Apalagi semua persyaratan sudah terpenuhi. "Hanya saja kita sekarang menunggu diputuskan oleh DPR dan presiden. Apakah tahun ini dibuka ruang untuk pemekaran atau tidak," tandasnya.
Ia berharap dalam perjuangan pemekaran Kaltara, maupun pemekaran kabupaten di Kaltim, ada keseimbangan koordinasi dan komunikasi antara daerah, provinsi, DPRD, DPR, DPD sebagai wakil Kaltim di pusat. fer