Penegakan Hukum Ibarat Sepakbola

2011-01-11  04:06:18

SAMARINDA-Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan HAM, Prof Dr Denny Indrayana mengatakan upaya mencapai  Island of Integrity harus dimulai dari unsur birokrasi dan pemerintahan, tetapi dukungan masyarakat  juga sangat dibutuhkan.  Selain itu, hukum juga harus ditegakkan dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang baik.
“Ibarat sepakbola,  permainan hanya akan bisa dinikmati jika para pemain di lapangan bermain bagus dan wasit yang memimpin pertandingan juga mampu menjadi pengadil yang tegas dan bijaksana. Jangan lupa, penonton juga harus bisa menjadi penonton yang baik. Sama halnya dengan  upaya membangun pemerintahan bersih dan baik,” kata Denny Indrayana yang tampil sebagai pembicara pertama dalam Diskusi bertema “Penegakan Hukum di Indonesia dan Upaya Mewujudkan Island of Integrity di Kaltim”, Minggu (9/1) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur.
Island of integrity serta  clean and good governance (pemerintahan yang bersih dan baik) akan tercapai jika segenap komponen pemerintah dapat bertindak profesional dengan integritas baik. Hal tersebut juga berlaku bagi aparat penegak hukum.
“Pada tataran regulasi, aturan sebenarnya sudah cukup bagus. Misal, regulasi yang mengatur  kewenangan presiden mengangkat Kapolri dan Panglima TNI. Begitu juga dengan regulasi-regulasi lain yang intinya mengurangi otoritas monopolistik tanpa transparansi. Semua itu bertujuan untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme akibat monopoli kewenangan yang tidak terbuka,” beber Denny Indrayana, di depan ratusan peserta diskusi yang datang dari berbagai elemen masyarakat.
Diakuinya, penegakan hukum di Indonesia  saat ini masih compang-camping. Meski secara regulasi dan jumlah serta kelengkapan institusi sudah cukup baik, Denny menilai dari sisi implementasi masih terjadi banyak kendala.  Salah satu yang mendapat banyak sorotan publik adalah kasus Gayus (mafia perpajakan).
Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana tidak ingin memberi ulasan khusus tentang berbagai kasus yang diduga direkayasa untuk ‘menyerang’ para pejabat di Kaltim, termasuk Gubernur Awang Faroek  dan Sekprov Irianto Lambrie.
“Saya tidak ingin memberi pernyataan kasus perkasus, tetapi secara keseluruhan tugas pemberantasan mafia hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme, seharusnya menjadi tugas kita bersama. Memang hukum di Indonesia terkadang masih bisa diatur-atur. Kalau datanya datar-datar saja, ya hanya jadi kasus perdata, kalau ada dananya, ya bisa jadi pidana,” urai Denny Indrayana menyindir praktik lembaga penegak hukum di Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Awang Faroek Ishak, sebelumnya mengungkapkan komitmen kuat Pemprov Kaltim dan seluruh jajaranya untuk menciptakan island of integrity menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Beberapa langkah konkrit yang dilakukan diantaranya adalah dengan memberi penegasan kepada para pejabat  untuk melaporkan harta kekayaan. Memberi penetapan kinerja kepada seluruh staf, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menandatangani pakta integritas.
“Kami juga mengaktifkan kembali fungsi kormonev, bekerja sama dengan KPK dan menertibkan tata kelola pemerintahan. Kami bersyukur, tahun lalu kami meraih peringkat pertama dalam penilaian Kemen PAN tentang akuntabilitas kinerja pemerintahan, di atas  Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” jelas Awang Faroek.
Diskusi juga dihadiri Wakil Gubernur H Farid Wadjdy dan Danrem 091/ASN Kolonel Inf Aries Martanto. Diskusi dipandu Sekprov Kaltim Irianto Lambrie. mar