Jangan Hanya Sebatas Serimoni

Launching Jadikan Momen Tagih Dukungan

2011-01-12  06:53:42

SAMARINDA–Pelaksanaan launching pekerjaan pertama pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda, yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, Djoko Kirmanto, Rabu (12/1) hari ini, ditanggapi dingin anggota Komisi III DPRD Kaltim, Saifuddin Dj. Launching itu diminta tidak hanya dijadikan sebatas kegiatan serimoni pemerintah belaka, melainkan harus dijadikan langkah awal untuk menagih janji pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah daerah menurut Saifuddin, harusnya menjadikan kegiatan launching pembangunan jalan tol tersebut, sebagai langkah konkrit dalam menangih dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan yang akan memakan biaya Rp6,2 triliun tersebut. “Kalau peresmian itu hanya sebatas kegiatan serimoni seperti era orde baru, ya lebih baik enggak usah pakai acara launching segala. Karena acara itu pasti menelan biaya yang tiddak sedikit pula. Artinya, kalau memang Pemprov serius untuk tidak membebani anggaran daerah, ya momen itu harus dijadikan ajang tagih janji. Apalagi menteri yang hadir,” tukas Saifuddin Dj kepada Poskota Kaltim, kemarin.
Saifuddin juga menolak dengan tegas apabila ada investor pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan, seperti yang selalu digembar-gemborkan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, yang telah menginveskan dananya. Namun ternyata dalam perjalanan kedepan, ditengarainya upaya bantuan investor tersebut ditukar dengan hak untuk menambang kekayaan alam Kaltim.
"Kalau itu yang terjadi, jelas saya akan berteriak No way investor! Karena, ibaratnya investor menanam uangnya Rp2 triliun, tapi sesungguhnya dia mengeruk kekayaan alam Kaltim sejumlah Rp10 triliun. Artinya dia mendapatkan berlipat-lipat jauh dari apa yang sudah ditanamkannya," tukas Saifuddin.
Untuk itulah menurutnya dia menegaskan ingin mendengarkan secara jelas saat pembangunan itu dilaksanakan, soal mekanisme penanaman investasi dalam pembangunan jalan tol. "Selama inikan belum ada kejelasan pasti dari pemerintah soal itu. Sementara kami di dewan ibaratnya masih meraba-raba soal tol itu. Padahal anggarannya sudah kami setujui," sebutnya.
Diakui, bahwa dirinya siap mendukung dan mengamankan rencana pembangunan jalan tol, jika sudah ada penjelasan dari Gubernur terkait mekansime penanaman investasi jalan tol secara lugas dan detail. "Terutama soal investornya. Harus ada kejelasan soal investor itu. Kalau memang dari hasil penjelasan itu kami menerima tentunya kami akan dukung dan amankan kebijakan itu," katanya.
"Kami perlukan penjelasan dari gubernur soal itu. Jaminan kekurangan dana itu apa? Kalau memang dikatakan dari APBN, ayo kita ke pusat bersama-sama. Kita ingin dengarkan kepastiannya. Kemudian seandainya kekurangan itu dari investor, siapa investornya? Ayo kita lakukan pertemuan dengan investor. Kita akan tanya dulu apa motivasi investor itu mau menanamkan dananya di Kaltim. Yang jelas kalau motivasinya itu di tukar dengan kekayaan alam Kaltim, jelas saya menolak dengan keras," sambungnya.
Saifuddin bahkan mengancam, bahwa secara pribadi akan mencabut dukungan, apabila tak kunjung mendapatkan kejelasan dari Gubernur soal proyek jalan tol itu. "Secara pribadi saya akan mencabut dukungan sikap ini, kalau tak kunjung ada kejelasan soal tol dan jaminan gubernur soal kekurangan anggarannya," pungkasnya.
Sekadar diketahui, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda sepanjang 87 kilometer yang digaungkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, hingga kini menimbulkan kontroversi. Baik dari proses penganggaran hingga pada persoalan investor yang memanamkan modal investasinya untuk jalan tol tersebut. Bahkan belakangan diketahui, bahwa sepanjang 20 kilometer untuk pembangunan jalan tol itu, mencaplok lahan Taman Hutan Bukit Soeharto (Tahura), yang hingga kini izin penggunaan lahan tersebut masih belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. fer